Hal tersebut diungkapkannya waktu memberi pengarahan pada acara Rapim Kementerian Pertahanan, TNI, serta Polri tahun 2020. Jokowi katakan, budget Kementerian Pertahanan paling besar nomor satu dibanding dengan lembaga yang lain.
"Butuh saya informasikan Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi APBN paling besar semenjak 2016 sampai saat ini. Tahun 2020 seputar Rp 127 triliun. Berhati-hati pemakaian ini," kata Jokowi.
Baca Juga : Pasar Bebas
Bekas Wali Kota Solo ini ingin budget besar Kementerian Pertahanan dipakai jadi investasi yang bermanfaat di masa datang, khususnya buat skema pertahanan nasional.
Mengenai 10 kementerian/instansi (K/L) yang anggarannya besar di tahun 2020 ialah Kementerian Pertahanan Rp 127,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 120,2 triliun, Kepolisian Republik Indonesia Rp 90,3 triliun, Kementerian Agama Rp 65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp 62,8 triliun.
Setelah itu, Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 42,7 triliun, Kementerian Analisa Tehnologi serta Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan Rp 35,7 triliun.
Ia juga yakin jika Prabowo dapat manfaatkan anggarannya secara baik.
"Saya percaya Pak Menhan ini jika masalah budget detail, berulang-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini pak di sini pak, aman masalah Rp 127 triliun ini. Harus efektif, bersih, tidak bisa ada mark up-mark up serta yang penting memberi dukungan industri dalam negeri kita," papar Jokowi.
Tidak hanya memperingatkan masalah pengendalian budget, Jokowi memerintah Prabowo meningkatkan industri pertahanan tanah air. Menurut Jokowi, industri pertahanan nasional butuh beradaptasi dengan digitalisasi.
Baca Juga : Pengertian Pasar Bebas
"Baru tempo hari saya bicara dengan Pak Menhan, tempo hari siang, bagaimana hidupkan rencana ke depan untuk industri strategis kita supaya benar-benar semua bergerak," kata Jokowi waktu memberi pengarahan Rapim Kemenhan, TNI, serta Polri tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Jokowi katakan sekarang kemandirian industri pertahanan nasional harus selekasnya diawali. Karena banyak negara yang telah mengawali mengambil tehnologi hebat pada skema pertahanannya. Bekas Gubernur DKI Jakarta ini juga memberi tiga petunjuk untuk memajukan industri pertahanan tanah air.
"Kita harus menguatkan perebutan tehnologi pertahanan kita. Yang pertama tehnologi mekanisasi yang akan dibarengi dengan peningkatan skema senjata yang otonom," tuturnya.
Ke-2, skema pertahanan nasional harus juga tingkatkan tehnologi sensor yang ke arah pada peningkatan skema pengindraan jarak jauh. Ke-3 peningkatan skema siber nasional.
Oleh karenanya, disebutkan Jokowi jika peningkatan industri pertahanan dalam negeri harus diawali pada kebijaksanaan rencana peningkatan alutsista yang pas. Tiap pembelian atau peningkatan alutsista harus dikalkulasi secara baik. Hingga berbelanja pertahanan jadi satu investasi yang mempunyai faedah yang akan datang.
"Saya lihat negara lain minimum industri-industri ini harus diberi yang namanya pesanan, order 15 tahun minimum. Hingga gagasan antisipasinya jadi terukur, Mana yang akan kita incar jadi jelas," tuturnya.
Baca Juga : Pasar Bebas Adalah
Tidaklah sampai disana, peningkatan industri pertahanan nasional harus juga dapat menampung penambahan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), peningkatan rantai produksi di antara BUMN dengan korporasi swasta serta UKM. Dan terdapatnya transfer tehnologi dari tiap kerja sama.
Peningkatan industri pertahan dalam negeri pun tidak lepas dari banyak negara yang tertarik alat penting skema persenjataan (alutsista) bikinan tanah air. Akhir-akhir ini yang telah deal ialah Ghana serta Filipina.
Menurut Jokowi tidak hanya dua negara itu ada banyak negara yang tertarik alutsista bikinan Indonesia.
"Ada banyak negara lainnya," kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).
No comments:
Post a Comment