KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Impor

Kepala Biro Penerangan Warga (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan jika faksinya masih memahami pemicu dari kebakaran di titik ruang kilang RU V, Balikpapan, Kalimantan Timur punya PT Pertamina.

Untuk menyelediki masalah itu, Dedi menerangkan, faksinya turunkan team dari Polda Kalimantan Timur, Polres ditempat, Team Laboratorium Forensik (Labfor) dan Indonesia Automatic Finger Print Identification Sistem (Inafis).

"Sekarang masih didalami dahulu. Belum didapati apa sebagai unsur pemicu penting berlangsungnya kebakaran itu," tutur Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Baca Juga : Media Komunikasi

Selanjutnya, Dedi mengutarakan, faksinya tidak tergesa-gesa untuk ambil rangkuman dari pemicu kebakaran itu. Team penyidik akan menanti pembuktian dengan ilmiah.

"Kita tidak bisa tergesa-gesa. Benar-benar berdasar pembuktian dengan ilmiah," katanya.

Sama seperti dengan unsur pemicu, faksi kepolisian belum tahu kerugian dari insiden itu. Untuk tahu, team penyidik harus menanti dari hasil kontrol.

"Belum, belum. Itu benar-benar bergantung di hasil kontrol laboratorium ini hari," sebut Dedi.

Sebatas didapati, percikan api di ruang tempat insiden telah mulai kelihatan semenjak 9.30 WITA. Untuk mematikan api, PT Pertamina memakai media foam serta air dengan mengerahkan 4 unit mobil Pemadam Kebakaran serta 1 unit trailer foam.

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) sukses menginvestigasi masalah suap masalah sangkaan suap pengurusan izin referensi import produk Holtikura (RIPH) tentang bawang putih budget tahun 2019.

Dalam soal ini KPK memutuskan enam orang jadi terduga yaitu anggota DPR dari PDIP, I Nyoman Dhamantra serta lima orang yang lain.

Artikel Terkait : Pengertian Media Komunikasi

Anggota Dewan Alasan Aliansi Warga Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Saiful Bahari minta KPK agar bisa membuka selesai pengurusan referensi import produk Holtikura (RIPH).

Ditambah lagi faksinya sudah memberi laporan pada instansi antirasuah data-data berkaitan budget bawang putih serta data penambahan dari BPS.

"Kami Almisbat satu diantara ormas sipil (LSM) yang sampai kini mengkritik kebijaksanaan Kementan berkaitan RIPH memandang permasalahan yang perlu dilihat ini, baik tersangkut masalah kartel, masalah monopoli, masalah jual beli paket dan masalah yang berkaitan dengan penanaman harus tanam bawang putih," tutur Saiful di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2019).

Saiful menjelaskan dalam laporannya pada KPK ikut menyorot penemuan serta bukti-bukti suap serta eksperimen atas pemberian paket import bawang putih dibalik kebijaksanaan RIPH Kementan, yang dipandang seperti satu diantara unsur berlangsungnya kelangkaan serta kenaikan harga bawang putih di Tanah Air.

Artikel Terkait : Media Komunikasi Adalah

"Kita meminta itu dicabut selanjutnya ditata. Pikirkan bawang putih dari China itu Rp 8 ribu sampai sini Rp18 ribu, lewat kesepatan harga dapat sampai Rp 28 ribu atau Rp 38 ribu. Customer diminta untuk beli," katanya.